Pemerintah akan Blokir OTT yang Tidak Mendaftarkan Layanannya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberi peringatan keras dengan sanksi blokir kepada layanan Over The Top (OTT) yang tidak mendaftarkan layanannya.

Layanan Over-The-Top (OTT) sendiri merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Beberapa contoh perusahaan yang beroperasi di layanan OTT adalah Facebook, Twitter, Youtube dan Whatsapp yang umumnya tidak memiliki bentuk kerjasama resmi dengan para penyelenggara telekomunikasi.

Dilansir dari gatra.com rencananya, pemerintah akan mengeluarkan peraturan tentang Layanan OTT pada Maret 2018 mendatang. “Sekarang sedang dalam kajian, tetapi perlu penyelarasan kembali,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian komunikasi dan informatika, Samuel. Dengan adanya pemberlakuan Permen OTT tersebut diharapkan dapat menciptakan kesetaraan pasar antara pemain OTT asing dan lokal untuk mendapatkan bisnis yang sama.

Dia menambahkan bahwa pemerintah tidak membatasi perusahaan asing atau lokal, tetapi ingin memastikan bagi semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan pendaftaran. “Yang wajib melakukan pendaftaran, adalah setiap perusahaan penyelenggara layanan OTT yang melakukan kegiatan bisnis baik jual beli, jasa, bahkan permainan atau game dan layanan OTT yang meminta data pribadi seperti aplikasi Facebook dan Whatsapp.”

Samuel menambahkan, “Kami harus mengetahui siapa penanggung jawabnya, bagaimana tingkat pengamanan, serta lingkungan customer-nya. Bagi yang tidak melakukan pendaftaran dalam waktu yang disediakan, tetapi tetap melakukan kegiatan layanan OTT maka Kemkominfo akan memblokir layanan dari perusahaan tersebut.

Permen ini nantinya juga akan mengatur syarat bagi perusahaan OTT untuk tetap bisa meraup keuntungan di Indonesia. Dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) yang baru, seluruh perusahaan OTT asing nantinya harus membentuk perusahaan di Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dan mendaftar pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Menurut Kominfo pada 2016 lalu, Google dan Facebook menguasai 80% pendapatan iklan digital di Indonesia. Sedangkan porsi pendapatan iklan digital yang dinikmati oleh media digital lain hanya 20%. Dari sekitar USD800 juta total belanja iklan digital, Google dan Facebook menikmati USD640 juta atau setara Rp8,45 triliun tanpa terkena pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *